Brasil memperluas perlindungan darurat terhadap kekerasan berbasis gender di luar rumah

Mahkamah Agung Brasil dengan suara bulat memperluas akses terhadap perlindungan darurat berdasarkan Undang-Undang Maria da Penha. Perempuan yang menghadapi kekerasan berbasis gender kini dapat memperoleh perlindungan meskipun terduga pelaku bukan kerabat, anggota rumah tangga, atau pasangan intim. Karena putusan ini memiliki daya ikat umum, penafsirannya harus menjadi pedoman bagi perkara serupa di seluruh negeri.

Pertanyaan penentu kini adalah apakah kekerasan dilatarbelakangi oleh gender korban, bukan sifat hubungan korban dengan pelaku. Putusan tersebut memperluas penerapan instrumen perlindungan dalam undang-undang itu ke lingkungan masyarakat, pekerjaan, kelembagaan, sosial, dan politik. Langkah yang tersedia dapat mencakup perintah yang melarang pelaku mendekati atau menghubungi seorang perempuan serta membatasi akses ke tempat-tempat tertentu.

Mahkamah juga membahas keterlambatan yang dapat timbul akibat persoalan kewenangan mengadili. Jika permohonan mendesak diterima oleh hakim yang pada akhirnya tidak berwenang menangani perkara tersebut, hakim itu tetap harus menilainya ketika ada ancaman langsung terhadap keselamatan fisik atau psikologis perempuan tersebut. Perkara kemudian dapat dialihkan ke pengadilan yang berwenang. Kekerasan politik berbasis gender berada di bawah kewenangan pengadilan pemilu.

Putusan ini berawal dari kasus seorang perempuan di Minas Gerais yang melaporkan penguntitan dan ancaman pembunuhan oleh tetangganya. Pengadilan negara bagian menolak memberikan perlindungan karena tidak menemukan hubungan rumah tangga, keluarga, atau intim. Mahkamah Agung menolak penafsiran sempit tersebut dan menegaskan perlindungan dari kekerasan berbasis gender dalam kehidupan publik maupun pribadi.