Filipina memperluas bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan peserta pendidikan vokasi yang kurang beruntung

Filipina memperluas dukungan keuangan bagi peserta didik yang menghadapi hambatan untuk menempuh kuliah atau pelatihan vokasi. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani Undang-Undang Republik Nomor 12325 pada 4 September, yang memperkuat Undang-Undang Akses Universal terhadap Pendidikan Tinggi Berkualitas di negara tersebut.

Undang-undang awal menggratiskan biaya kuliah dan biaya pendidikan lainnya di institusi pendidikan tinggi negeri serta sekolah teknik-vokasi yang dikelola negara, sekaligus menyediakan subsidi bagi peserta didik dengan kemampuan ekonomi terbatas. Amendemen ini memperluas subsidi tersebut dan memprioritaskan peserta didik yang kurang beruntung serta yang belum terlayani secara memadai, termasuk penerima manfaat Pantawid Pamilyang Pilipino Program yang memenuhi syarat.

Dukungan kini dapat mencakup lebih banyak biaya terkait pendidikan, termasuk buku, transportasi, tempat tinggal, laptop, akses internet, magang, persyaratan lisensi profesi, dan tunjangan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Program Bantuan Pendidikan Swasta yang baru juga akan membantu peserta didik yang memenuhi syarat dalam program studi prioritas untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta atau institusi teknik-vokasi yang memenuhi kualifikasi apabila mereka tidak tercakup oleh hibah yang sudah ada.

Perguruan tinggi negeri dan institusi vokasi yang dikelola negara wajib menyusun Rencana Keadilan dan Inklusi, dengan langkah-langkah seperti pembebasan biaya dan akses prioritas ke fasilitas. Undang-undang tersebut juga mewajibkan dewan nasional bantuan keuangan peserta didik untuk meninjau dan menyesuaikan subsidi pendidikan tinggi setiap dua tahun, dengan memperhitungkan inflasi serta perubahan biaya pendidikan, sekaligus memperkuat pemantauan dan akuntabilitas.